Popular Post

25 Jun 2013

Kenaikan harga BBM (bahan bakar minyak) bersubsidi di minggu lalu beserta huru-haranya tidak luput dari perhatian kita sebagai intelektual. khususnya warga Geografi yang mengerti betul bahwa BBM adalah salah satu sumber daya yang sangat vital bagi kehidupan manusia secara luas.

Saat ini harga BBM bersubsidi premium naik dari Rp 4.500 menjadi 6.500, sedangkan Solar naik dari Rp 4.500 menjadi 5.500. Hal ini terjadi karena kenaikan harga minyak mentah dunia. Pemerintah tidak mungkin lagi menetapkan asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) US$90 per barel, sebab harga ICP saat ini sudah melampaui US$115 per barel. Dan untuk menyelamatkan APBN, maka, subsidi BBM tidak boleh naik, dan kalau bisa turun untuk itu.

Mengapa subsidi BBM harus dikurangi?
Sekarang kita ambil 2 asumsi.

Asumsi 1: perbandingan jumlah ekspor import minyak bumi : BBM kita adalah 2 : 3
Asumsi 2: perbandingan harga minyak dunia dengan BBM jadi adalah 2 : 3.
Asumsi 3: Jika misalnya harga minyak dunia naik 10%, katakanlah harga BBM jadi yang di konsumsi juga naik 10%. 

Inilah hitung-hitungan sederhananya:
neraca awal = harga x jumlah =  2×2 (ekspor) : 3×3 (impor) = 4:9 (belum apa-apa, APBN jebol 4-9 = 5) 

Harga setelah kenaikan 10% jadi: 4.4 : 9.9 (APBN jebol 0.5). Setiap kenaikan 10%, pemerintah jebol 0.5. Itu baru asumsi kenaikan 10%. Penambahan ini lah yang pemerintah tidak sanggup lagi untuk men-subsidi.  

Lalu, Apakah Benar Pemerintah Tidak Sanggup Memberi Subsidi BBM?
Sebenarnya masih sanggup sampai batas-batas tertentu. Yang tidak sanggup adalah men-subsidi penambahan pengeluaran yang terjadi akibat kenaikan harga itu. Sederhananya, jika kenaikan harga ini selalu diimbangi dengan penambahan subsidi, maka akan tersisa lebih sedikit uang untuk pembangunan infrastruktur. Pada tingkat yang ekstrim, bukan tidak mungkin semua anggaran habis untuk subsidi BBM. 

Apakah Ada Cara Lain Selain Menurunkan Subsidi BBM?
Jawabannya, ya dan tidak. 

Untuk jawaban ya, ada beberapa solusi jika subsidi BBM tidak diturunkan.

1. Pertama, efisiensi anggaran subsidi BBM dan listrik + belanja gaji PNS = 60% APBN. Hanya tersisa 40% untuk pembangunan infrastruktur dan lain-lainnya. Harus diakui, jumlah keseluruhan PNS yang ada di Indonesia terlalu banyak. Ini adalah warisan dari zaman orde baru yang melakukan penyerapan PNS terlalu banyak. Kita bisa mempertahankan subsidi BBM jika jumlah PNS dikurangi dan dibuat efektif. Mungkin 60% dari jumlah sekarang. 

Tapi, Ini akan susah. Sebagian dari kita pasti tahu bahwa se-begitu nyamannya menjadi PNS, banyak orang termotivasi menjadi PNS karena benefitnya. Sampai-sampai orang yang tidak punya koneksi, bersedia menyuap 20-80 juta per kursi. Orang yang punya koneksi, menitipkan kerabatnya untuk menjadi PNS.

Merampingkan jumlah PNS juga tidak bisa dalam 1-2 hari. Sedangkan minyak bumi bisa naik dari $80/barrel menjadi $120/barrel dalam 2 hari. 

2. Kedua, berantas korupsi yang ada di mana-mana. Gayus Tambunan (koruptor pajak) punya aset 100 milyar dari hasil penggelapan pajak. Dimana jika semua perusahaan yang ditangani oleh Gayus membayar pajak semestinya, negara bisa mendapatkan trilyunan. Apakah hanya Gayus saja? Tidak! Salah satu contohnya ada Bahasyim Asyafii (mantan Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak) yang punya asset 800 milyar lebih dari penggelapan dan pencucian pajak. Itu baru dari sektor pajak.

Anggota DPR juga tidak lebih baik. Setiap kali Pemerintah Daerah meminta dana untuk membangun infrastruktur, Badan Anggaran meminta fee antara 4-6% atau bahkan 10% dari nilai permintaan. Pernah ada satu cerita bahwa seorang bupati yang tidak memiliki cara lain selain menyuap anggota DPR untuk mendapatkan dana untuk membangun daerahnya. Sang bupati sampai harus meminta uang pada anak-anak buahnya. Orang baik pun dipaksa menjadi jahat untuk mendapatkan uang dari badan anggaran. 

3. Ketiga, menggunakan APBN yang tersisa untuk membangun infrastruktur energy terbarukan, atau bangun PLT dengan tenaga batu bara. Contohnya:
     1)   Pastikan setiap lampu fasilitas umum memiliki energy dari solar panel. Bupati Sarmi, Eduard Fonataba di Papua membuat terobosan di mana beliau menggunakan APBD kabupatennya untuk menginstall solar panel di setiap rumah warganya, gratis. Multiplier effect yang ditimbulkan:
    - Daerah tersebut tidak perlu meminta PLN untuk menggali kabel sampai daerah yang memang terbilang jauh ini (cost saving untuk APBN). 
   - Rakyat Sarmi yang biasanya membeli solar untuk menerangi rumahnya, sekarang memiliki energy gratis dari matahari. Tiba-tiba daya beli rakyat papua meningkat karena uang yang tadinya habis untuk solar, dapat digunakan untuk keperluan lain. 
     2)   Sekarang 51% energi yang digunakan PLN berasal dari batu bara karena solar sudah terlalu mahal. Ini adalah langkah yang tepat, sebelum mengembangkan sumber energi alternatif lainnya.
     3)    Bangun PLT panas bumi (PLTG = pembangkit listrik tenaga geothermal). Tenaga panas bum gratis dan ada secara cuma-cuma bagi Indonesia. Kita hanya perlu mengharnessnya.

Pada intinya, penggunaan APBN sudah seharusnya memiliki porsi yang tinggi untuk digunakan membangun infrastruktur pengelola energi yang gratis dan berlimpah. Seperti: tenaga matahari, batu bara (cadangan batu bara Indonesia cukup untuk 200 tahun dibandingkan minyak bumi yang cukup untuk 12 tahun), sumber tenaga angin untuk daerah-daerah pesisir yang menghadap hamparan samudera.

Untuk tenaga angin ini, Indonesia adalah lokasi pertemuan dua angin besar dari hamparan samudera pasiik dan hindia. Keduanya bertabrakan di Indonesia sehingga saling membatalkan. Artinya kecepatan anginnya sangat rendah dan tidak cukup untuk membangun energi. Tetapi, ada beberapa pesisir pantai di Indonesia yang mendapatkan angin kencang konstan sepanjang tahun. 

4. Keempat, membangun lebih banyak kilang refinasi. Dengan ini, kita bisa mengurangi konsumsi BBM jadi dan hanya membeli minyak mentah. Dengan begitu, kita bisa lebih hemat. Berbeda dengan keadaan sekarang dimana kita harus menjual 3 barrel minyak mentah untuk membeli 1-2 barrel BBM jadi. Ini disebabkan salah satunya karena kilang refinasi kita tidak cukup banyak. Kalau banyak, maka minimal rasionya bisa lebih seimbang.

5. Kelima, mengurangi subsidi BBM. Ini adalah solusi yang paling cepat dan bagus karena dua faktor:
  1. Bagus karena minyak bumi bisa naik dalam 1 hari. Sedangkan 4 solusi pertama butuh 5-10 tahun untuk membuatnya.
  2. Bagus asalkan hasil dari pengurangan subsidi ini dipakai untuk membangun 4 opsi pertama. Dan in lah niat pemerintah. 
Tapi, pengurangan subsidi BBM ini selalu dipolitisir olehartai-partai politik yang menggunakan isu ini untuk memperlihatkan pada rakyat bahwa mereka membela rakyat. Maklum, pemilu tinggal hitungan bulan. Di depan TV dan kamera mereka tampak membela rakyat hari ini. 

Masalahnya adalah, dengan tidak adanya pengurangan subsidi, akan lebih sedikit uang di APBN untuk membangun infrastruktur pengelolaan energi yang ada diatas. Efeknyakita mungkin tidak akan merasakan dampaknya terlalu besar. Tapi anak cucu kita siapa tahu?..  

Kemudian timbul pertanyaan.. 

1. Mau berantas korupsi dulu sebelum mencabut subsidi BBM? Perlu waktu puluhan tahun untuk membereskannya. Dari zaman Soeharto, Gus Dur, Megawati, SBY, lihat! semuanya belum bisa memberantas korupsi.
2. Mau membangun kilang refinasi, PLTG, atau membangun kincir angin sebelum mencabut subsidi BBM? Pertama, itu membutuhkan waktu 3-5 tahun, atau lebih. Dan kenaikan harga minyak tidak bisa ditunda.
3. Mau merampingkan jumlah PNS? butuh berbulan-bulan prosesnya, jika tidak bertahun-tahun. Belum lagi pasti ini dipolitisir oleh anggota DPR atas nama yang sama dengan menahan cabutan subsidi BBM. Yaitu, “Atas nama Rakyat”. 

Mencabut subsidi BBM bukan satu-satunya opsi. Tapi kenaikan harga minyak bumi itu nyata. Benar-benar nyata. Dan opsi-opsi lain yang ada, perlu waktu bertahun-tahun sebelum efeknya kita rasakan.

sumber:
http://www.indoenergi.com
http://habibiecenter.or.id/detilurl/id/181/news/Subsidi.BBM.dan.Uji.Nyali.Pemerintah
http://duniabaca.com/kenapa-harga-bbm-naik.html
http://www.bphmigas.go.id/bbm/harga-bbm/harga-bbm-nasional.html 

- Copyright © Himpunan Mahasiswa Pendidikan Geografi - Date A Live - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -