KESIAPAN INDONESIA MENUJU NEGARA POROS MARITIM DUNIA



Indonesia merupakan negara kepulauan terluas yang ada di dunia dengan sekitar 17.000 pulaunya saat ini yang terhampar dari Sabang di ujung barat sampai Merauke di ujung timur Indonesia. Melihat kondisi tersebut, masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla periode 2014-2019 ini memunculkan gagasan strategis berupa tujuan untuk menjadikan negara Indonesia menjadi negara poros maritim dunia guna meningkatkan perekonomian Indonesia melalui sektor kelautan yang dipandang hasil yang telah diperoleh masih belum maksimal di masa pemerintahan sebelumnya. Namun untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia ini, seberapa siapkah Indonesia sebenarnya dalam menghadapi tantangan ke depannya, ditambah lagi banyaknya permasalahan internal di negeri ini yang cukup kompleks dan belum teratasi sepenuhnya.

Kebijakan Pemerintah
Langkah awal dalam pemerintahan Jokowi-JK guna mewujudkan Indonesia menjadi negara poros maritim dunia saat ini antara lain berupa peneggelaman kapal asing yang mencoba untuk mengambil kekayaan laut miliki negara Indonesia secara illegal. Melalui Menteri Kelautan dan Perikanan yang dipimpin oleh Susi Pudjiastuti, ia membuat kebijakan tersebut dengan cara yang begitu tegas, yaitu dengan meledakkan secara langsung kapal yang berada di wilayah ZEE Indonesia apabila tertangkap sedang melakukan illegal fisihing di perairan Indonesia. Namun kebijakan berupa peledakkan kapal ini dirasa tidak ramah bagi lingkungan, terutama ekosistem yang ada di laut karena dikhawatirkan bahan bakar yang digunakan kapal berupa minyak tersebut akan mencemari laut akibat ledakkan kapal serta efek ledakkan kapal itu sendiri yang dapat membunuh biota yang ada di laut. Kekurangan lainnya dari kebijakan penenggelaman kapal illegal ini berupa anggaran yang tidak sedikit untuk mendapatkan amunisi peledak tersebut. Kebijakan lain yang telah terealisasikan berupa larangan penggunaan pukat harimau yang dapat mengurangi populasi ikan di laut dalam waktu yang singkat. Bila penggunaan pukat harimau ini terus dilakukan terus menerus, dampak yang ditimbulkan tentu saja akan berimbas pada ekonomi dan lingkungan. Keduanya itu saling berkaitan karena apabila jumlah ikan di laut terus menurun dapat menyebabkan gangguan pada ekosistem laut sehingga produksi ikan akan berkurang dan perekonomian yang dihasilkan dari sektor kelautan akan cenderung lesu.

Keuntungan bagi Indonesia
Melihat keseriusan pemerintah melalui kebijakan-kebijakan yang ada telah terlaksana itu, sesungguhnya jika pemerintah benar-benar mampu mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia ini kedepannya, maka tentu Indoensia akan memiliki keuntungan yang tidak pernah dirasakan sebelumnya sehingga mampu meningkatkan perekonomian Indonesia. Keuntungan yang didapatkan tentu saja adanya peningkatan investasi yang didapatkan melalui perdagangan yang bertransaksi di Indonesia karena laut merupakan jalur paling efektif untuk perdagangan. Selain itu banyaknya kapal yang yang transit ke pelabuhan di Indonesia nantinya juga akan mendapatkan banyak pendapatan dari kapal berlabuh. Namun dalam mewujudkan itu semua, masih banyak permasalahan-permasalahan besar yang menghalangi cita-cita untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara poros maritim dunia.


Problematika
Masalah utama yang harus segera dibenahi pemerintah Indonesia untuk mewujudkan poros maritim dunia ialah memajukan infrastruktur di sektor kelautan berupa sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan perdagangan baik itu dari lokal hingga mancanegara. Untuk menjadi negara poros maritim dunia, sudah pasti akan banyak kapal yang transit dengan membawa muatan kargo yang begitu banyak dan kapal yang begitu besar, namun apabila pelabuhan yang merupakan prasarana untuk menampung kapal yang transit/berlabuh di Indonesia terlalu kecil tentu saja akan ada banyak gangguan yang menyebabkan kapal gagal berlabuh. Untuk itu diperlukan perluasan pelabuhan yang sekiranya mampu menampung banyak kapal dari yang biasa hingga ukuran yang besar serta peningkatan kualitas seperti fasilitas yang tersedia di pelabuhan. Hal penting lainnya berupa peningkatan kapal baik dari segi kualiatas maupun kuantitas. Jangan sampai ada kecelakaan seperti tenggelamnya kapal karena kesalahan teknis dari kapal itu sendiri yang tidak layak pakai namun tetap beroperasi sehingga memakan korban jiwa.  

Permasalahan lain yang harus menjadi fokus juga oleh pemerintahan Jokowi-JK saat ini ialah masalah sistem pertahanan negara yang kerap kali ‘kecolongan’ oleh kapal asing yang melewati perbatasan ke wilayah Indonesia. Dengan wilayah yang sangat luas saat ini, tidak cukup angkatan laut milik kita mengandalkan apa yang digunakan sekarang yang lebih dominan menggunakan perahu skateboard. Melihat hal itu, sepertinya pemerintah dan masyarakat masih berorientasi pada pembangunan di sektor darat. Padahal luas laut kita lebih besar dibandingkan sektor darat. Tentu saja hal ini akan menghambat dalam mewujudkan negara poros maritim dunia yang dicita-citakan ini. Untuk menangani hal ini, ada dua hal yang dapat dilakukan pemerintah Jokowi-JK ini. Yang pertama adalah pengintegrasian antara pihak Angkatan Udara (AU) dan Angkatan Laut (AL) dalam mengawasi wilayah perbatasan di Indonesia. Dengan kerjasama yang terjalin tersebut, nantinya pengawasan perbatasan dapat dilakukan juga melalui wilayah udara yang lebih efektif dan efesien dalam pengintaian di laut. Kedua ialah peningkatan alat utama sistem pertahanan (Alutsista) yang masih minim dimiliki oleh militer kita. Seperti di Singapura, walaupun warganya lebih sedikit dan kalah jauh dengan kita, namun alutsista mereka jauh lebih maju dibanding kita baik dari segi kualitas maupun kuantitas, sehingga ketika terancam keamanannya, maka mereka siap untuk mengatasi dan melawan ancaman tersebut. Kita harus bisa mencotoh hal itu, karena dengan itu keamanan perbatasan dan pulau-pulau di daerah dekat perbatasan akan terjaga dengan baik, jangan sampai ada sengketa pulau yang terjadi dengan negara tetangga yang dapat merugikan kita kembali karena kekalahan dalam merebut pulau itu kembali seperti perebutan pulau Ambalat.

Namun untuk mencipatakan itu semua, kita memerlukan mental yang tangguh dan kuat guna menghadapi rintangan saat menjadi negara poros maritim dunia tersebut. Masih banyaknya kasus korupsi, orang yang mementingkan dirinya sendiri, ketidakdisiplinan, dan sebagainya merupakan contoh mental buruk yang masih ‘mengendap’ di pikiran sebagian besar masyarakat kita. Melihat sejarahnya, sesungguhnya mental Indonesia sangatlah luar biasa pada masa kerajaan Hindu-Budha seperti kejayaan Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Sriwijaya dahulu kala. Tetapi karena sistem penjajahan yang dialami Indonesia selama 350 tahun pada akhirnya membuat mental Indonesia menjadi buruk seperti saat ini. Itu semua didasari karena kekayaan alam yang ada di Indonesia yang begitu melimpah. Pada masa kerajaan itu sendiri, kerajaan selalu merasa ingin menaklukkan untuk memperluas wilayah yang ada, namun ketika semua sudah dikuasai dan ditemukannya SDA yang melimpah, akhirnya mereka terlena dan merasa sudah cukup hingga memasuki jaman penjajahan. Kita harus berorientasi pada bagaimana untuk terus menaklukkan alam yang kemudian kita olah untuk kesejahteraan masyarakat. Karenanya kita harus memperbaiki mental dan menciptakan manusia berkualitas untuk mampu mengolah kekayaan alam yang ada di Indonesia.

Masalah lainnya adalah masih adanya makelar yang mencoba menggelapkan uang dan pengaruh politik yang mencoba mempengaruhi segala aspek kehidupan pada sistem di Indonesia. Untuk itu, perlu adanya kesadaran bersama dan kekuatan untuk bersatu menjadikan Indonesia menjadi poros maritim dunia. Mungkin kita mampu mencontoh kejayaan Kerajaan Sriwijaya yang mampu menjadi kerajaan maritim yang kuat, namun tetap disesuaikan dengan keadaan di Indonesia saat ini. Sosialisasi tentang pendidikan kemaritiman juga perlu diadakan agar kita mampu mengetahui potensi dan cara mengelolanya sehingga cita-cita Indonesia sebagai negara poros maritim dunia dapat terwujud.

No comments:

Powered by Blogger.