Mengatasi Ketimpangan di Indonesia

28 Aug 2017

Dewasa ini marak terjadi growth with poverty atau bisa kita singkat sebagai groverty, atau dalam bahasa Indonesia dapat disebut sebagai pertumbuhan dengan kemiskinan atau disingkat sebagai pertumkin. Indonesia termasuk ke dalam negara yang memilliki pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia. Dalam 15 tahun terakhir, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang kuat. Pencapaian ini telah mengurangi tingkat kemiskinan dan memperbesar jumlah kelas menengah. Namun, manfaat dari pertumbuhan yang telah disebutkan tadi lebih dinikmati oleh 20% masyarakat terkaya. Sekitar 80% penduduk – atau lebih dari 205 juta orang – rawan merasa tertinggal.

Masalah kesenjangan antara si kaya dan si miskin menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan kita yang masih belum terselesaikan sampai saat ini. Bahkan masalah kesenjangan masih menjadi masalah bagi pemerintahan di negara-negara maju. Di Indonesia sendiri bukti nyatanya dapat kita jumpai di ibukota kita, Jakarta. Gedung-gedung pencakar langit, hunian mewah, resort dan bangunan megah lainnya dapat kita jumpai dengan mudah di ibukota. Namun di berbagai sudut ibukota juga terdapat potret kemiskinan dengan banyaknya pemukiman kumuh yang begitu kontras dengan pemandangan mewah di sekitarnya.

Mungkin kita berfikir kemiskinan terjadi karena pertumbuhan ekonomi yang sedang berjalan pesat di Indonesia. Kita beranggapan bahwa yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Padahal bukan begitu fakta yang terjadi di masyarakat. Menurut penjelasan Menteri Keuangan kita, Ibu Sri Mulyani Indrawati, dalam acara Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun (TKDD) Tahun 2017 di Aula Danapala, Jakarta pada Kamis, 2 Maret 2017 lalu, memaparkan bahwa kesenjangan bukan berarti yang miskin menjadi semakin miskin dan yang kaya menjadi semakin kaya. Semua golongan menjadi kaya, hanya saja kecepatan akumulasi kekayaan antara kelompok yang kaya dengan kelompok yang miskin berbeda. Akumulasi kekayaan akan lebih cepat terjadi pada kelompok kaya dibandingkan dengan kelompok miskin, dan hal ini yang menyebabkan terjadinya kesenjangan.

Kesenjangan ini bisa disebabkan oleh berbagai hal. Salah satunya adalah ketidakseimbangan kesempatan atau biasa disebut inequality of opportunity. Inequality of opportunity menyebabkan kemskinan akan diwariskan dari generasi ke generasi jika tidak ditanggulangi sejak dini. Sebagai contoh, kita ambil dari ibu yang sedang mengandung tapi ibu tersebut berada dalam kondisi miskin sehingga tidak memiliki biaya untuk memberikan asupan gizi yang cukup dan memadai bagi bayi dalam kandungannya. Setelah lahir, anak tersebut juga tidak bisa mengenyam pendidikan dikarenakan berasal dari keluarga miskin. Meskipun ada kemungkinan anak tersebut dapat mengenyam pendidikan dari sekolah gratis yang disediakan oleh pemerintah, tapi anak tersebut tidak dapat berpartisipasi dalam pembelajaran dengan baik karena otaknya tidak berkembang sempurna karena kurangnya asupan gizi sejak dalam kandungan. Ini menyebabkan generasi penerus yang berasal dari keluarga miskin tidak bisa berkembang menjadi lebih baik dan kemiskinan akan terus berlanjut.

Ketidakseimbangan pekerjaan juga bisa menjadi faktor penyebab kesenjangan. Saat ini kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya sudah meningkat. Sudah banyak generasi muda yang memutuskan untuk meneruskan pendidikan sampai ke jenjang sarjana atau bisa kita sebut Strata 1 (S1). Lulusan S1 bahkan sudah banyak sekali mengingat jumlah penduduk Indonesia yang begitu banyak. Namun kebanyakan dari mereka malah menjadi pengangguran dikarenakan lapangan pekerjaan yang begitu sempit. Jumlah antara lapangan pekerjaan dan para pencari kerja tidak seimbang. Lapangan pekerjaan yang tersedia pun berada pada sektor yang memiliki produktivitas rendah. Para fresh graduate pun berlomba-lomba mendapatkan pekerjaan karena setelah lulus sarjana mereka dituntut untuk mendapatkan pekerjaan jika tidak ingin mendapatkan cibiran dari lingkungan sekitar. Mereka tidak mempermasalahkan berapa jumlah gaji yang diterima asal mendapatkan pekerjaan dan tidak menjadi pengangguran yang bersertifikat ijazah kuliah. Gaji dan upah murah inilah yang juga menyebabkan masyarakat bawah tidak mempu mengangkat diri dari jurang kemiskinan.

Praktik korupsi yang tak berkesudahan dan penyelewengan kewajiban dan hak oleh para penguasa negara juga membuat kesenjangan semakin meningkat. Orang orang yang memiliki kekuasaan dan kedudukan tinggi dengan seenaknya menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Bisa kita ambil contoh salah seorang yang bekerja di DPR yang tidak perlu kita sebut namanya. Dengan kekuasaan dan kedudukan yang dimiliki dia meminta fasilitas dan pengawalan untuk anaknya yang akan bepergian ke luar negeri. Jika kita pikirkan lagi, apa hak anak tersebut? Bekerja di pemerintahan saja tidak, tapi meminta perlakuan lebih dengan nama ayahnya. Praktik korupsi yang dilakukan oleh para pejabat negara juga tidak dalam jumlah kecil. Mereka menyelewengkan dan memanipulsi dana yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Di indonesia praktik korupsi bahkan dilakukan secara berjamaah. Para koruptor tak malu dengan apa yang telah dilakukannnya. Sanksi yang diberikan bahkan tidak membuat para koruptor jera. Mereka hanya mendapat kurungan penjara selama beberapa tahun dan diharuskan membayar denda yang tidak seberapa jika dibandingkan jumlah uang korupsi yang mereka gunakan. Kita sehaarusnya mencontoh negara Cina, para koruptor malu jika mereka ketahuan melakukan praktik korupsi, bahkan ada yang sampai melakukan bunuh diri.

Ketahanan ekonomi juga menjadi penyebab terjadinya ketimpangan ekonomi. Masyarakat Indonesia memiliki ketahanan ekonomi yang rendah. Bencana alam semakin sering terjadi dan yang paling merasakan dampaknya adalah masyarakat miskin dan rentan. Dampak dari bencana alam yang terjadi akan menurunkan kemampuan mereka untuk memperoleh penghasilan dan berinvestasi untuk kesehatan dan pendidikan keluarga mereka, dimana pendidikan dan kesehatan diperlukan untuk meningkatkan derajat ekonomi mereka.

Dalam hal ini peran pemerintah sangat diperlukan dalam usaha untuk mengurangi ketimpangan di Indonesia. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama bisa dilakukan dengam memperbaiki infrastruktur dan pelayanan publik. Saat ini masyarakat di daerah pinggiran dan daerah terpencil belum memiliki akses yang memadai dalam hal kesehatan dan pendidikan. Mereka belum memperolah akses yang sama dengan masyarakat di kota besar. Sudah seharusnya pemerintah memperhatikan kesehatan dan pendidikan masyarakat daerah pinggiran. Hal ini bisa dilakukan dengan pendirian rumah sakit berbiaya murah dengan akses yang mudah dan terjangkau. Mendirikan sekolah-sekolah gratis dengan guru yang profesional dan berpengalaman agar masyarakat bisa mendapatkan edukasi dan mengejar ketertinggalan. Jika masalah kesehatan dan pendidikan dapat teratasi, setidaknya Indonesia dapat menghasilkan generasi penerus yang lebih baik dan lebih berkualitas.

Yang kedua yaitu menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak dan lebih baik untuk mengurangi angka pengangguran mengingat jumlah penduduk Indonesia yang begitu banyak. Pelatihan ketrampilan juga perlu dilakukan agar masyarakat yang tidak sempat mengenyam bangku pendidikan bisa memiliki ketrampilan untuk bekerja.

Yang ketiga bisa dilakukan dengan menyiapkan perlindungan jika terjadi guncangan atau bencana alam. Pemerintah harus bisa mengontrol dan tanggap jika sewaktu waktu terjadi bencana alam. Penyuluhan dan sosialisasi tanggap bencana juga perlu dilaksanakan supaya masyarakat tidak panik dan dapat mengevakuasi diri untuk mengurangi jumlah korban jiwa sewaktu bencana alam terjadi.

Yang keempat yaitu menggunakan sistem perpajakan yang adil. Bagi kalangan kaya dan elit jumlah pajak yang dibebankan harus lebih besar dari masyarakat miskin. Untuk masyarakat miskin sebaiknya tidak dibebankan pajak. Jika jumlah pajak yang dibebankan sama, masyarakat miskin akan menjadi semakin miskin karena pendapatan mereka masih dikurangi untuk membayar pajak yang besar.

Masih ada hal lain yang bisa dilakukan oleh pemerintah, seperti memberikan dana bantuan yang adil untuk masyarakat miskin, hukuman yang berat dan setimpal bagi pelaku korupsi, dan melakukan hal lain yang lebih berkontribusi untuk masyarakat miskin yang notabene masih tersisihkan eksistensinya

Tidak ada proses instant untuk mengurangi ketimpangan di Indonesia. Kita sebagai masyarakat juga harus bisa memberikan dukungan dan saran atas kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah, Harus ada timbal balik, komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat dalam mensukseskan kebijakan pemerintah. Harapannya, semoga di masa mendatang masalah ketimpngan akan segera teratasi agar tidak menimbulkan konflik yang berkelanjutan dan dapat mengurangi angka ketimpangan di Indonesia.