Mengatasi Ketimpangan di Indonesia
Dewasa ini marak terjadi growth with poverty atau bisa
kita singkat sebagai groverty, atau dalam bahasa Indonesia dapat disebut
sebagai pertumbuhan dengan kemiskinan atau disingkat sebagai pertumkin.
Indonesia termasuk ke dalam negara yang memilliki pertumbuhan ekonomi tertinggi
di dunia. Dalam 15 tahun terakhir, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang
kuat. Pencapaian ini telah mengurangi tingkat kemiskinan dan memperbesar jumlah
kelas menengah. Namun, manfaat dari pertumbuhan yang telah disebutkan tadi
lebih dinikmati oleh 20% masyarakat terkaya.
Sekitar 80% penduduk – atau lebih dari 205 juta orang – rawan merasa
tertinggal.
Masalah kesenjangan antara si kaya dan si miskin menjadi
pekerjaan rumah bagi pemerintahan kita yang masih belum terselesaikan sampai
saat ini. Bahkan masalah kesenjangan masih menjadi masalah bagi pemerintahan di
negara-negara maju. Di Indonesia sendiri bukti nyatanya dapat kita jumpai di
ibukota kita, Jakarta. Gedung-gedung pencakar langit, hunian mewah, resort dan
bangunan megah lainnya dapat kita jumpai dengan mudah di ibukota. Namun di
berbagai sudut ibukota juga terdapat potret kemiskinan dengan banyaknya
pemukiman kumuh yang begitu kontras dengan pemandangan mewah di sekitarnya.
Mungkin
kita berfikir kemiskinan terjadi karena pertumbuhan ekonomi yang sedang
berjalan pesat di Indonesia. Kita beranggapan bahwa yang kaya semakin kaya dan
yang miskin semakin miskin. Padahal bukan begitu fakta yang terjadi di
masyarakat. Menurut penjelasan Menteri Keuangan kita, Ibu Sri Mulyani
Indrawati, dalam acara Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Transfer ke Daerah dan
Dana Desa Tahun (TKDD) Tahun 2017 di Aula Danapala, Jakarta pada Kamis, 2 Maret
2017 lalu, memaparkan bahwa kesenjangan bukan berarti yang miskin menjadi
semakin miskin dan yang kaya menjadi semakin kaya. Semua golongan menjadi kaya,
hanya saja kecepatan akumulasi kekayaan antara kelompok yang kaya dengan
kelompok yang miskin berbeda. Akumulasi kekayaan akan lebih cepat terjadi pada
kelompok kaya dibandingkan dengan kelompok miskin, dan hal ini yang menyebabkan
terjadinya kesenjangan.
Kesenjangan
ini bisa disebabkan oleh berbagai hal. Salah satunya adalah ketidakseimbangan
kesempatan atau biasa disebut inequality of
opportunity. Inequality of
opportunity menyebabkan kemskinan akan diwariskan dari generasi ke generasi
jika tidak ditanggulangi sejak dini. Sebagai contoh, kita ambil dari ibu yang
sedang mengandung tapi ibu tersebut berada dalam kondisi miskin sehingga tidak
memiliki biaya untuk memberikan asupan gizi yang cukup dan memadai bagi bayi
dalam kandungannya. Setelah lahir, anak tersebut juga tidak bisa mengenyam
pendidikan dikarenakan berasal dari keluarga miskin. Meskipun ada kemungkinan
anak tersebut dapat mengenyam pendidikan
dari sekolah gratis yang disediakan oleh pemerintah, tapi anak tersebut tidak
dapat berpartisipasi dalam pembelajaran dengan baik karena otaknya tidak
berkembang sempurna karena kurangnya asupan gizi sejak dalam kandungan. Ini
menyebabkan generasi penerus yang berasal dari keluarga miskin tidak bisa
berkembang menjadi lebih baik dan kemiskinan akan terus berlanjut.
Ketidakseimbangan
pekerjaan juga bisa menjadi faktor penyebab kesenjangan. Saat ini kesadaran
masyarakat untuk menyekolahkan anaknya sudah meningkat. Sudah banyak generasi
muda yang memutuskan untuk meneruskan pendidikan sampai ke jenjang sarjana atau
bisa kita sebut Strata 1 (S1). Lulusan S1 bahkan sudah banyak sekali
mengingat jumlah penduduk Indonesia yang
begitu banyak. Namun kebanyakan dari mereka malah menjadi pengangguran
dikarenakan lapangan pekerjaan yang begitu sempit. Jumlah antara lapangan
pekerjaan dan para pencari kerja tidak seimbang. Lapangan pekerjaan yang
tersedia pun berada pada sektor yang memiliki produktivitas rendah. Para fresh graduate pun berlomba-lomba
mendapatkan pekerjaan karena setelah lulus sarjana mereka dituntut untuk
mendapatkan pekerjaan jika tidak ingin mendapatkan cibiran dari lingkungan
sekitar. Mereka tidak mempermasalahkan berapa jumlah gaji yang diterima asal
mendapatkan pekerjaan dan tidak menjadi pengangguran yang bersertifikat ijazah
kuliah. Gaji dan upah murah inilah yang juga menyebabkan masyarakat bawah tidak
mempu mengangkat diri dari jurang kemiskinan.
Praktik
korupsi yang tak berkesudahan dan penyelewengan kewajiban dan hak oleh para
penguasa negara juga membuat kesenjangan semakin meningkat. Orang orang yang
memiliki kekuasaan dan kedudukan tinggi dengan seenaknya menggunakan
kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Bisa kita ambil contoh salah seorang
yang bekerja di DPR yang tidak perlu kita sebut namanya. Dengan kekuasaan dan
kedudukan yang dimiliki dia meminta fasilitas dan pengawalan untuk anaknya yang
akan bepergian ke luar negeri. Jika kita pikirkan lagi, apa hak anak tersebut?
Bekerja di pemerintahan saja tidak, tapi meminta perlakuan lebih dengan nama
ayahnya. Praktik korupsi yang dilakukan oleh para pejabat negara juga tidak
dalam jumlah kecil. Mereka menyelewengkan dan memanipulsi dana yang seharusnya
digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Di indonesia praktik korupsi bahkan
dilakukan secara berjamaah. Para koruptor tak malu dengan apa yang telah
dilakukannnya. Sanksi yang diberikan bahkan tidak membuat para koruptor jera.
Mereka hanya mendapat kurungan penjara selama beberapa tahun dan diharuskan
membayar denda yang tidak seberapa jika dibandingkan jumlah uang korupsi yang
mereka gunakan. Kita sehaarusnya mencontoh negara Cina, para koruptor malu jika
mereka ketahuan melakukan praktik korupsi, bahkan ada yang sampai melakukan
bunuh diri.
Ketahanan
ekonomi juga menjadi penyebab terjadinya ketimpangan ekonomi. Masyarakat
Indonesia memiliki ketahanan ekonomi
yang rendah. Bencana alam semakin sering terjadi dan yang paling merasakan
dampaknya adalah masyarakat miskin dan rentan. Dampak dari bencana alam yang
terjadi akan menurunkan kemampuan mereka untuk memperoleh penghasilan dan
berinvestasi untuk kesehatan dan pendidikan keluarga mereka, dimana pendidikan
dan kesehatan diperlukan untuk meningkatkan derajat ekonomi mereka.
Dalam
hal ini peran pemerintah sangat diperlukan dalam usaha untuk mengurangi
ketimpangan di Indonesia. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah.
Yang pertama bisa dilakukan dengam memperbaiki infrastruktur dan pelayanan
publik. Saat ini masyarakat di daerah pinggiran dan daerah terpencil belum
memiliki akses yang memadai dalam hal kesehatan dan pendidikan. Mereka belum
memperolah akses yang sama dengan masyarakat di kota besar. Sudah seharusnya
pemerintah memperhatikan kesehatan dan pendidikan masyarakat daerah pinggiran.
Hal ini bisa dilakukan dengan pendirian rumah sakit berbiaya murah dengan akses
yang mudah dan terjangkau. Mendirikan sekolah-sekolah gratis dengan guru yang
profesional dan berpengalaman agar masyarakat bisa mendapatkan edukasi dan
mengejar ketertinggalan. Jika masalah kesehatan dan pendidikan dapat teratasi,
setidaknya Indonesia dapat menghasilkan generasi penerus yang lebih baik dan
lebih berkualitas.
Yang
kedua yaitu menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak dan lebih baik
untuk mengurangi angka pengangguran mengingat jumlah penduduk Indonesia yang
begitu banyak. Pelatihan ketrampilan juga perlu dilakukan agar masyarakat yang
tidak sempat mengenyam bangku pendidikan bisa memiliki ketrampilan untuk
bekerja.
Yang
ketiga bisa dilakukan dengan menyiapkan perlindungan jika terjadi guncangan
atau bencana alam. Pemerintah harus bisa mengontrol dan tanggap jika sewaktu
waktu terjadi bencana alam. Penyuluhan dan sosialisasi tanggap bencana juga
perlu dilaksanakan supaya masyarakat tidak panik dan dapat mengevakuasi diri
untuk mengurangi jumlah korban jiwa sewaktu bencana alam terjadi.
Yang
keempat yaitu menggunakan sistem perpajakan yang adil. Bagi kalangan kaya dan
elit jumlah pajak yang dibebankan harus lebih besar dari masyarakat miskin.
Untuk masyarakat miskin sebaiknya tidak dibebankan pajak. Jika jumlah pajak
yang dibebankan sama, masyarakat miskin akan menjadi semakin miskin karena
pendapatan mereka masih dikurangi untuk membayar pajak yang besar.
Masih
ada hal lain yang bisa dilakukan oleh pemerintah, seperti memberikan dana bantuan yang adil untuk
masyarakat miskin, hukuman yang berat dan setimpal bagi pelaku korupsi, dan
melakukan hal lain yang lebih berkontribusi untuk masyarakat miskin yang
notabene masih tersisihkan eksistensinya
Tidak
ada proses instant untuk mengurangi ketimpangan di Indonesia. Kita sebagai
masyarakat juga harus bisa memberikan dukungan dan saran atas kebijakan yang
telah dilakukan oleh pemerintah, Harus ada timbal balik, komunikasi dua arah
antara pemerintah dan masyarakat dalam mensukseskan kebijakan pemerintah. Harapannya, semoga di masa
mendatang masalah ketimpngan akan segera teratasi agar tidak menimbulkan
konflik yang berkelanjutan dan dapat mengurangi angka ketimpangan di Indonesia.
Daftar Pustaka
https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Media%20Keuangan%20Edisi%20APRIL%202017-%20upload%20fix.pdf (12
Agustus 2017)
https://kumparan.com/manik-sukoco/lebarnya-ketimpangan-ekonomi-indonesia (13 Agustus 2017)
http://www.worldbank.org/in/news/press-release/2016/10/02/tackling-inequality-vital-to-end-extreme-poverty-by-2030 (13 Agustus
2017)
Nama : Desi Ani Ma’ruf
Prodi :
Pendidikan Geografi
No comments:
Post a Comment