NOTULENSI DISKUSI KASTRAT#4 - RUU PERTANAHAN UNTUK RAKYAT ATAU SIAPA?

SERIAL DISKUSI #4 : RUU PERTANAHAN UNTUK RAKYAT ATAU SIAPA?

KASRAT AND THE SOCIAL PROJECT

KAJIAN DAN AKSI STRATEGIS

HIMPUNAN MAHASISWA GEOGRAFI 2019

Rancangan Undang-Undang Pertanahan akhir-akhir ini sering diperbincangkan di semua elemen masyarakat. RUU ini banyak diperbincangkan karena dinilai memuat pasal yang bermasalah. Salah satu pasal RUU Pertanahan yang bermasalah adalah pasal yang berisi “Apabila tanah tidak optimal fungsinya atau tidak dipakai berhak diambil oleh negara dan berhak didistribusikan kepada pihak yang akan memfungsikannya”. Pasal tersebutlah yang banyak menuai kontroversi.

Apabila membicarakan mengenai RUU Pertanahan maka tidak lepas dari membahas idealita dan realita. Idealnya hukum dibuat untuk menata kehidupan di masyarakat. Namum, hukum dibuat oleh manusia dan manusia punya kepentingan. Maka dalam realitanya hukum dapat dibuat sesuai yang dikehendaki sesuai golongannya.

Munculnya RUU Pertanahan dan dinamika yang terjadi beberapa minggu/bulan yang lalu menyebabkan banyak penolakan dan disertai aksi. Jadi terdapat polemik atas RUU Pertanahan. Secara hukum, produk hukum yang mengakomodir RUU Pertanahan yaitu Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 yaitu mengenai Undang-Undang Pokok Agraria dan TAP MPR tahun 2001 mengenai agraria. Dibutuhkan UU operasional atau implementasi dari agraria. Produk hukum yang baru dikehendaki mampu lebih operasional dari Undang-Undang Pokok Agraria.

Idealnya, Undang-Undang Pertanahan berangkat dari pancasila sila 1 sampai dengan 5, Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Pokok Agraria. Disebutkan bahwa Undang-Undang Nasional yang mengatur agraria harus berasal dari penjelmaan Pancasila dan Undang-Undang pasal 33 ayat 2 yang berisi: ”Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Rancangan Undang-Undang Pertanahan seharusnya dibuat untuk keadilan dan kemakmuran masyarakat. Tetapi pada akhirnya didalam dinamikanya Undang-Undang Pertanahan hari ini, sebenarnya berdiri di persimpangan antara memberi kemakmuran bagi rakyat atau memberi dampak kesengsaraan bagi rakyat.

Secara idealita, seharusnya kehadiran RUU Pertanahan mampu untuk menjawab atau mengakomodir 4 problem, yaitu:

1. Untuk mengatasi atau memberikan solusi dari ketimpangan kepemilikan tanah, pengelolaan, dan penguasaan tanah

2. Harapannya dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah-masalah agraria pada hari ini atau era sekarang

3. Seharusnya kehadiran RUU Pertanahan untuk tata guna tanah dan ruang

4. Untuk sistem hukum dan administrasi tanah

            RUU Pertanahan sudah dibentuk dan sayangnya tidak dibarengi dengan munculnya semangat reforma agraria. RUU Pertanahan yang dibentuk ini hanya mengutip didalam PP, bukan mengembangkan. Tidak dapat dipungkiri bahwa masalah pertanahan di masyarakat semakin banyak. Tanda tanda bahwa Undang-Undang bermasalah adalah adanya aksi. Apabila sebuah Undang-Undang tidak bermasalah maka tidak akan ada aksi atau penolakan. Polemik RUU Pertanahan ini berhasil digagalkan karena adanya aksi Gejayan Memanggil. Apabila hari itu tidak dilaksanakan aksi maka mungkin saja RUU Pertanahan ini akan dilanjutkan.

Terdapat beberapa pasal dalam RUU Pertanahan yg membawa keburukan dan penindasan kepada rakyat. Salah satunya yaitu pasal 91 dalam RUU Pertanahan atau yang disebut dengan pasal karet yang berbunyi: “Setiap orang yang menghalangi petugas dan/atau aparatur penegak hukum yang melaksanakan tugas pada bidang tanah miliknya atau orang suruhannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun denda paling banyak Rp500 juta."

Kewajiban negara yang seharusnya melalui RUU Pertanahan, yaitu:

1. Negara berkewajiban membuat rencana yang mengatur tentang pengelolaan, kepemilikan, pemanfaatan, penggunaan, dan mencegah monopoli swasta.

Akan tetapi realitanya negara justru mengakomodir asing dan melahirkan monopoli swasta.

2. Kedua, negara harusnya memberikan perlindungan atas penguasaan tanah oleh rakyat.

Akan tetapi dalam realitanya, bukan perlindungan yang di dapatkan oleh rakyat.

Konflik agraria dan RUU Pertanahan mengalami banyak penolakan karena ada banyak hal yg tidak sesuai dan bahkan membahayakan masyarakat adat dan masyarakat yg bahkan punya sertifikat hak milik tanah. Ketika kita melihat RUU Pertanahan juga harus melihat RUU yang lain seperti KUHP, UU Minerba, UU Pertanian Berkelanjutan karena Undang-Undang tersebut berkaitan.

Selain itu, persoalan mengenai RUU Pertanahan yang terjadi sekarang ini adalah RUU Pertanahan bertentangan dengan UU Agraria. RUU Pertanahan masih jauh dari harapan masyarakat. Bahkan UU Pokok Agraria sampai hari ini belum terlaksana sepenuhnya sejak disahkan pada tahun 1960. Tetapi pemerintah justru membuat RUU baru yang kontraproduktif dengan UU Pokok Agraria tahun 1960.

Beberapa konflik yang terjadi berkaitan dengan RUU Pertanahan ada beberapa hal:

1. Ketimpangan struktur agraria (antara pemilik lahan 1 dengan yang lain terutama perusahaan sawit)

2. Maraknya konfilik agraria (apabila disahkan maka masyarakat akan dirampas hak nya untuk kepentingan umum)

3. Kerusakan ekologis (lahan bekas sawit yg terbengkalai, perampasan lahan gambut untuk sawit pasti akan mempengaruhi ekologis)

4. Banyaknya alih fungsi lahan

5. Kemiskinan akibat struktur agraria yang timpang (bagaimana masyarkat akan sejahtera apabila tidak mempunyai tanah).

Apabila RUU Pertanahan disahkan maka terdapat masalah pada pasal 25 soal HGU. HGU sendiri sudah dipatok. Dan apabila RUU disahkan maka akan berakibat pada melanggengkan proses perampasan lahan. Indonesia memiliki lahan sawit seluas 15 juta hektar. Luasnya lahan sawit tersebut sebagian berasal dari merampas tanah adat, dan rakyat. Kepemilikan lahan swasta sendiri seluas 10 juta hektar, 4 juta hektar lahan sawit milik pemerintah, dan 1 juta hektar milik rakyat. Hal tersebut menunjukkan ketimpangan ekonomi sangat terlihat. Dan RUU Pertanahan justru memperlancar pemodal untuk menguasai atau merampas tanah rakyat.

Dalam forum diskusi terdapat gagasan bahwa RUU Pertanahan tidak jauh lebih baik dari UU Agraria tahun 1960.  Dikarenakan dalam UU Agraria sudah mengatur tentang hak kepemilikan tanah secara detail dan ditambah oleh TAP MPR. Untuk apa dibuat RUU Pertanahan ketika UU Pokok Agraria yg seharusnya didorong untuk dilaksanakan tetapi pemerintah tidak segara melaksanakan secara tuntas dan justru membuat UU baru. Jadi inilah yang menyebabkan adanya banyak ketimpangan di Indonesia.